Kamis, 05 November 2015

250 Contoh Judul Skripsi Hukum Lengkap Terbaik

Ada 250 Contoh Judul Skripsi Hukum Lengkap Terbaik yang bisa teman teman gunakan sebagai panduan mencari judul skripsi lengkap dan terbaik.

Jangan ragu lagi untuk memilih contoh judul skripsi dibawah ini, karena terdiri dari judul lengkap yang teman teman butuhkan sebagai bahan  pertimbangan menentukan judul. Dengan membaca dan mempelajari satu persatu judul tersebut maka besar kemungkinan teman teman mendapatkan judul yang sesuai dengan keinginan teman teman semua.

Namun jika teman teman ingin contoh judul skripsi termasuk isi skripsi lengkap, teman teman bisa mendapatkannya di SkripsiBagus.Com . Tinggal copy paste saja materi yang diperlukan untuk bahan skripsi teman teman. Website ini satu -satunya rekomendasi saya yang menyediakan skripsi lengkap dan mempunyai kualitas baik.

Contoh Judul Skripsi Hukum Lengkap Terbaik



PELAKSANAAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU N0. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Mapolwil Malang).

DASAR PENOLAKAN PENGADILAN TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH RESTITUSI ATAU GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor208/Pid.B/2009/PN.Mgt Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dengan Terdakwa Umar Arif dkk. dan Saksi Korban Endang SriMaryati).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG RI No. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM KASUS PERJUDIAN TOGEL(Study Kasus Di Polresta Kota Batu).

EFEKTIFITAS PASAL 24 DAN PASAL 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 04/Pid.Pra/2009/PN.MALANG TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PRAPERADILAN MENGENAI TINDAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK.

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PEMBANGUNAN GEDUNG BARUKAMPUS UIN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA ( Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Malang).

ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGHADIRKAN SAKSI VERBALISANT SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN(Studi Putusan Hakim Nomor :104/Pid.B/2008/PN.Bwi).

ASPEK POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANGKEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKAPENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.

Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi PERADILAN DALAM MENCIPTAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BAIK (DitinjauDari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).

ANALISA PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM AGUNG PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Putusan Hakim Agung Nomor 1133K/Pid/2003 dan Nomor 1698K/Pid/2007).

PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN KLARIFIKASI NILAI PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI 2 KOTA MALANG.

KAJIAN KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR: 390/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN DAN NOMOR: 316/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT–OBATAN TERLARANG (NARKOTIKA).

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK MENURUT PASAL 11 HURUF A UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PENGARUH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU(Studi Di DPC PDIP Dan DPD Partai GOLKAR Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 153 HURUF b UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG SEBAGAI UPAYA KOPERASI DALAM MENEKAN KREDIT MACET (Studi Di Koperasi Mawar Putih Malang).

INJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PARATEEXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) DENGAN CARA PELELANGAN UMUM BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG HAK TANGGUNGAN NO 4 TAHUN 1996(Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang).

PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) PP NO.55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN(Bagi Siswa Muslim Pada Sekolah Kristen Di SD Kristen Sang Timur Malang Dan SD Kristen Petra Malang).

ANALISIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008DALAM PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN(Studi di Pengadilan Negeri Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PEMBERANTASAN JUDI TOTO GELAP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

KAJIAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 008/PUU-III/2005 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DALAM PASAL 31 UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI(Studi di PJTKI PT Prima Duta Sejati Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi di Kabupaten Jember).

IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT 2 UNDANG- UNDANG NOMOR22 TAHUN 2009 TENTANG KEHARUSAN MENYALAKAN LAMPU PADASIANG HARI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR(Study di Wilayah Hukum Polres Jombang).

PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDARISASI MUTU (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya).

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang).

KENDALA YANG TIMBUL DALAM PROSES RESOSIALISASI BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN DEWASA(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).

TINDAKAN POLISI DALAM MENEGAKKAN PASAL 57 MENGENAI PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(Studi di Kecamatan Kamal Kota Bangkalan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN (Studi Bagian Reskrim di Polresta Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA(Studi di Polres Solo dan Kantor PSSI Jakarta).

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA(Studi Kasus Perjanjian Kredit Debitur Atas Nama Anis Romlah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Adiyatra, Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang).

UPAYA DISKOPERINDAG DALAM MENDORONG PENDAFTARAN MEREK UKM TAPE DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA (Studi Di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso).

PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA OLEH ANAK DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(STUDI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. POL. : SP. SIDIK/ 711/X 2009/ RESKRIM DI POLRESTA MALANG).

HUBUNGAN KONDISI EKONOMI ORANG TUA/WALI MURID TERHADAP PRESTASI BELAJAR PKn SISWA KELAS IX SMP N 1 GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO.

DASAR PERTIMBANGAN ANAK DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA(AKOT) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT PASAL14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lumajang ).

PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA INDUSTRI DENGAN JAMINAN FIDUSIA(Studi pada PT. BANK JATIM Cabang Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TERPENUHINYA UNSUR KESALAHAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 359 KUHP(DI POLRES KOTA BLITAR).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 746/ PID.B/ 2008/ PN. KPJ. TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DENGAN TERDAKWA HAKIM BIN YASIR.

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN IKAPI DALAM ADVOKASI BERKENAAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA PERBANYAKAN DAN PENJUALAN BUKU PENDIDIKAN SECARA KOMERSIAL DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT 1 (b) UNDANG-UNDANG NO. 19TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta).

ANALISIS YURIDIS PUBLIKASI FOTO TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

UPAYA POLISI DALAM MENEKAN ANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK IKAN(BONDET) BERDASARKAN UNDANG UNDANG DARURAT No.12 TAHUN1951 TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAKjo PASAL 365 KUHP( Studi di Polsek Pasrepan – Pasuruan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PASAL 106 AYAT (8)TENTANG KEWAJIBAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Polresta Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA.

PERANAN LPPOM MUI DALAM MENERTIBKAN PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN BERPRODUKSI SECARA HALAL DI INDONESIA(Studi di LPPOM MUI Surabaya).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN/KONTRAKKERJA ANTARA PEMAIN ASING DENGAN PT. AREMA INDONESIA.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN NOMOR : 67/Pid.B/2009/PN. Kd. MnDALAM PERKARA KERUSUHAN ANTAR ANGGOTA PERGURUAN PENCAK SILAT.

TINJAUAN ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA:341/Pid.B/2009/PN MLG MENGENAI TINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MASIH DI BAWAH UMUR(Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN K H MAS MANSYUR DI TINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PANTI ASUHAN KH MAS MANSYUR KOTA MALANG).

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN UPAYA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET (STUDI DI PT. BANK DANAMON CABANG JEMBER).

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PERTAMANAN DI DESAGEDANG SEWU KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA(Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DITINJAU DARI PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK.

IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH(Studi Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA TERJADINYA TINDAK KEKERASAN FISIK PADA MASA PACARAN DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA(Studi pada Satpol PP Kota Pasuruan).

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA DIATAS KECEPATAN RATA-RATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG).

TINJAUAN TENTANG PERSAINGAN TIDAK SEHAT DALAM TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE DITINJAU DARI UU.NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

ANALISIS KRIMINOLOGIS IBU KANDUNG YANG MEMBUNUH ANAKNYA PADA SAAT DILAHIRKAN ATAU TIDAK LAMA SETELAH DILAHIRKAN(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang ).

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR.

POLA PEMBINAAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DI PANTI ASUHAN NURUL ABDYAH DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (STUDI DI MA.MUHAMMADIYAH I MALANG).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG SUAP YANG DILAKUKAN OLEH AWAK BUS KEPADA OKNUM APARAT KEPOLISIAN(Studi di Wilayah Hukum Pelabuhan Gilimanuk).

IMPLEMENTASI TUGAS BANK INDONESIA DALAM MENINDAK LANJUTI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) YANG MELANGGAR KETENTUAN BANK INDONESIA (Studi di Bank Indonesia Malang).

ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL OLEH INSTITUSI KEPOLISIAN (Studi Kasus di Polsek Bantur).

PELAKSANAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DENGAN PASIENDI RUMAH SAKIT MILITER D. SOEPRAOEN MALANG.

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus Antara USP Koperasi Montana Kusuma Artha II Malang dengan Drs. Tgr dan Nyonya FRNS di Kantor Notaris Dra. Tuminem,S.H. di Kota Malang).

TINDAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SITUS PORNO DI INTERNET MENURUT UU NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Di Polresta Malang).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENENTUAN YURISDIKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN.

MEKANISME PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA TRAVEL JURUSAN MALANG – BANDARA JUANDA SURABAYA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA(Studi di Yayasan Lembaga Konsumen Malang).

PEMBERIAN KREDIT MUDHARABAH (BAGI HASIL) PADA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KOPERASI (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TANGGUNG-JAWAB PRODUSEN (PERUSAHAAN) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (KEMASAN PLASTIK) UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP(Studi di PT. Unilever Indonesia Tbk Cq. W-Queen Collection Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya).

PELAKSANAAN KEPPRES NO. 81 TAHUN 2005 TENTANG KELEMBAGAAN BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT(BAKORKAMLA) DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT(Studi Kasus Ilegal Fishing di Bakorkamla Jl. Dr. Sutomo No. 50 Jakarta Pusat).

ANALISA YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009(Mengenai Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM KERANGKA OTONOMI DESA(Studi di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKKAN HUKUM PASAL 504 KUHP TENTANG LARANGAN MENGEMIS DI MUKA UMUM(Studi di Polresta Malang).

PERAN APARAT DESA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Cangkringan Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PORNOGRAFI OLEH MEDIA CETAK DARI PERSPEKTIF UU NO.44TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang).

PELAKSANAAN WEWENANG LAIN MENURUT PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Lamongan).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT TANPA MENGGUNAKAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (Studi Di Desa Talun Kulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA(Studi Di Desa Selanegara Kec Kaligondang Kabupaten Purbalingga).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO.REG.PERKARA:PDS-03/MALANG/FT.1/12/2009 TINDAK PIDANA KORUPSI.

IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK MENURUT PASAL 14 HURUF (d) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru-Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGABAIAN PASAL 103UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 MENGENAI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA(Studi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.112/Pid.B/PN.Sda, PerkaraPenyalah Guna Narkotika Atas Nama Terdakwa Afifakh Rudi als Blek).

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (Studi di Pemerintah Daerah Kota Batu).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA ”(Studi PKL di Comboran Kota Malang).

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 06/Pid.S 2004/PN.Malang TENTANG PENGGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI DALAM PERTUNJUKAN SENI TAYUB DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN TANJUNG ANOM NGANJUK DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL ( Studi di Wilayah Hukum Polsek Warujayeng KecamatanTanjung Anom Kabupaten Nganjuk).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAKYANG DIJADIKAN PELACUR OLEH ORANG TUA(Studi di Desa Padamulya Kecamatan Cipunegra Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat).

PERANAN KORBAN DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA CURANMOR (Studi di Wilayah Hukum Polres Jombang).

“PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR".

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Tentang Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Malang).

PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA(Studi Kasus Penyalahgunaan Barang Bukti Psikotropika di Polresta Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI HAK EKSKLUSIF PENCIPTA UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAAN DALAM LINGKUP HAK CIPTA DI INDONESIA.

KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR357/Pid.B/2009/P.N.BOJONEGORO TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 357/PID.B/2009/P.N.BJN).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN KUASA UNTUK MENJUAL TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEBAGAI DASAR EKSEKUSI BENDA AGUNAN (JAMINAN) OLEH BANK(Studi di BTN Syariah Kantor Cabang Malang).

FUNGSI DAN PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAMPROSES PENDAFTARAN TANAH DI PEDESAAN(Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Ponorogo Jawa Timur).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN( Studi di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERMOHONAN GRASI OLEH NARAPIDANA SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22TAHUN 2002 TENTANG GRASI( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang ).

PENULISAN HUKUMEFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK(Studi di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro).

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK KEKERASAN MASSA ”TAWURAN” YANG TERJADI PADA PERTUNJUKAN ORKES DANGDUT MELAYU(Studi di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEREDARAN UPAL (UANG PALSU)DI WILAYAH HUKUM POLRES PONOROGO (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Ponorogo).

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH PENASEHAT HUKUM (ADVOKAT) DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi di Beberapa Kantor Advokat).

STUDI TENTANG KEPATUHAN BERLALU LINTAS BAGI KALANGAN KOMUNITAS MOTOR(Studi di Wilayah Hukum Polres Jember).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG JUDI DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang.

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK(Studi di POLRESTA Malang).

WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN(Studi di Polresta Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)(Studi di Polres Banyuwangi).

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (STUDI DI SMP NEGERI 1 BATU).

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EKSEKUSI PUTUSAN BPSK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DILUAR PENGADILAN(Studi Pada Kasus Sengketa Leasing di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Kediri).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN HARM REDUCTION BAGI PENGGUNA NAPZA DENGAN CARA SUNTIK(Studi di LSM Sadar Hati dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM MATERIIL PUTUSAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN TERDAKWA I NYOMAN SUDARMA(Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/83-K/PM.III-12/AD/V/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 96K/MIL./2007).

IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH (KERJASAMA) DALAM KONGSI PEMILIKAN RUMAH SYARIAH (KPRS) (STUDI DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MALANG).

PRAKTEK PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA (KPRS) (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK KOTA MALANG).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PASAL 35 JO. PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI(Studi di PT. Prima Duta Sejati Malang).

EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 492 AYAT 1 JO PASAL 536 AYAT 1 KUHP TENTANG PENGGUNAAN MINUMAN KERAS (ARAK BALI) PADA SAAT SEBELUM ACARA PENGARAKAN OGOH-OGOH DI MASYARAKAT BALI.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU YANG DIJADIKAN KOMODITI OLEH PERUSAHAAN JASA NADA SAMBUNGPRIBADI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAKCIPTA(Studi di YKCI cabang Surabaya).

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU YANGDIJADIKAN KOMODITI OLEH PERUSAHAAN JASA NADA SAMBUNGPRIBADI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002TENTANG HAKCIPTA(Studi di YKCI cabang Surabaya).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSIPIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PADA KASUS PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR583/PID.B/2009/PN.KPJ).

PENYELESAIAN KONFLIK PENYEROBOTAN HAK MILIK ATAS TANAHOLEH MASYARAKAT ADAT TERHADAP TANAH TRANSMIGRAN(Studi di Desa Bumiwonorejo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Propinsi Papua).

ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMBERIAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK (Studi Pada PT. Rira Indonesia Mojokerto).

TINJAUAN TENTANG PENYITAAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN( Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN YANG KEDALUWARSA(Studi di Wilayah Kerja Yayasan Lembaga Konsumen Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN.

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT 1 HURUF F UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM HAL KEWAJIBAN PENYIDIK UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MELALUI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN( Studi di Kepolisian Wilayah Malang ).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGI TENTANG EKSPLOITASIEKONOMI TERHADAP KASUS PONARI DUKUN CILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002TENTANG PERLINDUNGAN ANAK(Studi Kasus Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan MegaluhKabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur).

PENULISAN HUKUM PENGARUH JENIS DAN JUMLAH BARANG BUKTI TERHADAP TUNTUTAN PIDANA DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

ASPEK HUKUM PENANGANAN PEMULUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)( Studi pada Satpol PP Kota Malang ).

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PENILAIAN THE FIVE C’s OF CREDIT PRINCIPLE KEPADA CALON DEBITUR DALAM RANGKA MEMINIMALISIR KREDIT MACET DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (Studi di PT. BPR Dau Anugerah).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA TANI PADI ANTARA PETANI DENGAN PT. PIONER(Studi di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PASAL 82 AYAT (2) HURUF b UNDANGUNDANG NO 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN MENGENAI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR SEDIAAN FARMASI (Studi Tehadap Kasus H. Achmad Subawono di Polres Sidoarjo).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL TANPA AGUNAN DALAM PROGRAM PNPM (Studi Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan Dalam Program PNPM diKelurahan Merjosari Kota Malang).

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GRIYA BACA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR(Studi di Polresta Malang).

PELAKSANAAN WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANADI POLRES BATU.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UMM NOMOR 01 TAHUN 2007 TERHADAP PERILAKU HEDONISME MAHASISWA( Studi Kasus di Kawasan Pemondokan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang ).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH(STUDI DI DESA JATISARI, KECAMATAN PAKISAJI, KABUPATEN MALANG).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PEMENUHAN SYARAT FORMIL DAN MATEREIIL DALAM PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KEJAKSAAN NEGERI BATU (Studi Kasus Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Dengan Terdakwa Sulistiono Surat Tuntutan : B-194 / 0.5.44.3 / 2008 ).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN( Studi Di Polres Bondowoso ).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM NO. 06 / Pid.B / 2007 PN. PMKS, NO. 307 / Pid / 2007 / PT. SBY, NO.2465 K / PID. SUS / 2007 DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN KASUS “CAROK” (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan Madura).

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS BIDANG SOSIAL PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL KOTA MALANG MENURUT PASAL44 KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 333 TAHUN 2004 DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN KOTA MALANG.

PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN MALANG DALAM MEMBANTU MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN OLEH IKLAN PRODUK BARANG ATAU JASA YANG MENYESATKAN(Studi di Yayasan Lembaga Konsumen Malang).

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA(Studi Kasus Pencemaran nama baik oleh Luna Maya melalui akun twitter terhadap infotaiment). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH ANAK DI POLRES KABUPATEN BLITAR.

PENYELESAIAN HUKUM PERZINAHAN BUJANG DENGAN BUJANG(Studi Kasus Di Desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).

PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA - CUMA BAGI TERSANGKA YANG DI ANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH( STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).

UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME OLEH PENEGAK HUKUM DIWILAYAH HUKUM POLRESTA BATU(Studi pada Polresta Batu).

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Alat Buktielektronik DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN PIDANA.

ANALISIS MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 DAN NOMOR 28 TENTANG PENETAPAN 1 SYAWWAL 1428/2007 DAN 1429/2008.

KEKUATAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEMBUBARAN AJARAN AHMADIYAH DITINJAU DARI HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS MODEL PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Kota Malang).

Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Survei Atas Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Yang Disiarkan Oleh Stasiun Televisi dan Pengawasan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Alih Daya dan Penerapan Pengaturan Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Perusahaan Farmasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Se Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kepada Perusahaan Lain.

Analisis Yuridis Larangan Suami-Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Rental Mobil Dalam Perjanjian Rental Mobil Berdasarkan Asas Keseimbangan.

Penerapan Lembaga Trust dan Perlindungan Hukum Terhadap Artis Dalam Hubungan Kontraktual Antara Artis dan Manajemen Terkait Pengelolaan Harta Kekayaan Artis Di Indonesia.

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs dan Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelola Domain Dihubungkan Dengan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Yuridis terhadap Pengakuan Negara Indonesia atas Pengetahuan Tradisional Mengenai Metode Pengobatan Tradisional Melalui Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pensertipikatan Tanah Milik Adat.

Pembuktian Yuridis Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Adat yang Baru Dituliskan di Letter C Setelah Pemberi Hibah Meninggal Dunia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Dokter Dihubungkan dengan Peraturan Mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Keadaan Darurat yang Membutuhkan Pembedahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box Pada Lembaga Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Asas Keseimbangan dan Perlindungan Konsumen).

Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai Entitas Mandiri Badan Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengembangan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Kearifan Lokal Melalui Jalur Mediasi

Studi Perbandingan Hukum antara Pengaturan Rumah Susun / Flat Berdasarkan Hukum di Indonesia dengan Pengaturan Rumah Susun / Flat Berdasarkan Hukum di Singapura.

Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Akibat Misleading Information Dihubungkan dengan Prinsip Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kedudukan dan Bentuk Badan Usaha Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) Dalam Praktik Niaga Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Anggota Atas Transaksi Mavrodi Mondial Moneybox (MMM).

Pengalihan Objek dari Debitur ke Pihak ke-3 Tanpa Sepengetahuan Kreditur (Studi Kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung No.005/G/IV/2014/BPSK.Bdg.).

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Traktat Perdamaian (Peace Treaty) Tahun 1947 Antara Italia dan Jerman Berdasarkan Prinsip Jus Cogens Dalam Perspektif Hukum Internasional (Putusan ICJ Nomor 143 Tahun 2012).

Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Terhadap Adanya Penguasaan Tanah dan Bangunan Secara Fisik Oleh Ahli Waris.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kepastian Hukum Penggunaan Bitcoin Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Penggunanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Yuridis Peralihan Harta Waris Kepada Ahli Waris Saat Akan Dilakukan Hubungan Jual-Beli Atas Tanah Waris.

Asas Keseimbangan bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Konsumen.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional dan Perlindungan Hukum bagi Pesertanya Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Pengelolaan Pembuangan Limbah Industri dengan Menerapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam Rangka Mengurangi Pencemaran Laut. In: The 6th NCFB and Doctoral Colloquium Towards a New Indonesia Business Architecture .

Urgensi Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dalam Rangka Menciptakan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Kepastian Hukum dan Perlindungan para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Alternatif (Mediasi) di Indonesia dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Penegakan Sanksi Pidana dan Administratif dalam Regulasi Perbankan sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Window Dressing

Urgensi Etika dan Budaya Antiplagiat Guna Membangun Integritas dalam Penerapan dan Pengembangan Ilmu Hukum

Execution of the Mediation Agreement Out of Court on the Environmental Conflict. In: International Conference on Environment and Health: Integrating Research Community Outreach and Service Learning

Lembaga Pengawas Tunggal dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan.

Penegakan Hukum dalam Pemaknaan Asas Keadilan dan Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Hal Timbulnya Kepailitan Perseroan Terbatas.

Criminal and Administrative Law Enforcement for Business Actors as an Effort to Minimalize Environmental Pollution.

Mediation as Means to Develop Civilized Society and Social Relationship.

Tinjauan Yuridis Yayasan Sebagai Hukum Nirlaba Yang Menjadi Pemegang Saham Mayoritas Dalam Perseroan Terbatas Yang Bertujuan Mencari Keuntungan dan Tanggungjawab Yayasan Atas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Atas Tugas Akhir Mahasiswa Melalui Hubungan Kontraktual Antara Dosen dan Mahasiswa Di Fakultas Seni Rupa dan Desain a.

Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.

Prinsip Kehati-hatian dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP sebagai Upaya Menciptakan Struktur Perbankan yang Sehat.

Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Hubungan Kontrak Perjanjian Penyediaan Jasa Khususnya Bidang Pendidikan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pertanggungjawaban Bank Atas Pendebitan Dana Rekening Nasabah Secara Elektronik Akibat Kesalahan Sistem Bank dan Perlindungan Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Business Opportunity ( Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Business Opportunity).

Tanggung Jawab Bankir Terhadap Rahasia Bank Pada Saat Izin Operasional Bank Berakhir.

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat Atas Hak Mendapatkan Pekerjaan Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Prospek Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menjadi Subjek Penelitian Medis dan Aspek Pembiayaan Oleh Perusahaan Asuransi.

Tinjauan Yuridis terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan Konstruksi Serta Pertangjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutaikartanegara.

Tinjauan Yuridis terhadap Pengegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Indonesia Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa E-Commerce Secara Online Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perancangan Busana Siap Pakai bagi Masyarakat Urban Kelas Atas dengan Karakter Aktif dan Dinamis.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bank Dari Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime).

Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).

Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.

Pemberlakuan Klausula Buy Back Guarantee dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Pengembang Sehubungan dengan Penyaluran Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan. Jurnal Iuridica, 3 (2). pp. 160-181. ISSN 2085-9945

Kejahatan Sistematis dalam Proses Kepailitan Debitur oleh Pihak Bank. Jurnal Iuridica, 4 (1). pp. 58-69. ISSN 2085-9945

Peranan Hukum Guna Mendukung Green Building dalam Menumbuhkan Gerakan Ramah Lingkungan. In: Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu: Inovasi Ramah Lingkungan dalam Memperkuat Karakter Bangsa yang Mandiri, Cerdas Berbudi Luhur, 8 Desember 2012, Jakarta.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kedudukan Surat Pengangkatan Pegawai Swasta Menurut Perspektif Hukum Jaminan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Baku Dalam Transaksi Penyedia Jasa Pengiriman Yang Dilakukan PT.Citra Van.TIKI (Titipan Kilat) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengawasan Pemerintah terhadap Perseroan Terbatas dalam Meminimalisir Pencemaran Air Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertanggung Jawaban Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Sebagai Mitra Usaha Pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Sebagai Penjamin (Corporate Guarantor) atas Utang Anak Perusahaan dalam Kepailitan.

Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.

Tinjauan Yuridis Kedudukan Kasus Lumpur Lapindo dan Uang Pengganti Bagi Korban Lumpur Lapindo Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.

Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.

Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Perizinan Penambangan Nikel Berdasarkan Undang-Undang Nomon 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Legal Memorandum Atas Kasus Kepemilikan Hak Cipta Atas Potret Hasil Karya Hewan Terlatih Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan The Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Alasan Penolakan Bilyet Giro yang Tidak Sesuai dengan Fakta dan Perlindungan bagi Pihak Ketiga Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Akuisisi Perseroan Terbatas Dihubungkan terhadap Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tinjauan Normatif Terhadap Pembatasan Berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Uang Merugikan Keuangan Negara.

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perjanjian Baku Pemesanan Rumah Susun Dihubungkan Dengan Asas Keseimbangan Bagi Konsumen.

Pertanggungjawaban Direksi Sebagai Representasi Korporasi Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perlindungan Hukum terhadap Penumpang yang Dirugikan oleh Maskapai Penerbangan Dalam Negeri yang Mengalami Penundaan Keberangkatan (Delay) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Tinjauan Yuridis Penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan Dihubungkan dengan Malpraktik dalam Praktik Kedokteran.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Denda Dalam Proses Keberatan Pajak dan Pemenuhan Prinsip Keadilan Bagi Wajib Pajak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Tinggi dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Utang Piutang.

Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Akhir Sebagai Pengguna Hewan Potong Di Kabupaten Sumedang Di Tinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Dokumen 'Sales Order' Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Peranan Majelis Pengawas Daerah Sebagai Perpanjanangan Tangan Negara Dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PUU-X/2012 Ditinjau Dari Asas Keadilan.

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bandung dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.

Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Adanya Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Suatu Tinjauan Yuridis Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Tinjauan Yuridis Tarian Tradisional dalam Rangka Ekspresi Budaya Tradisional yang Digunakan Warga Negara Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Tinjauan Hukum Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Penerapan Klausula Baku Dalam Transaksi Kredit Sebagai Upaya Untuk Melindungi Nasabah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.286/PDT./G/2007/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.206/PDT/2008/PT.BDG Terkait Sengketa Perjanjian Leasing dengan Jaminan Fidusia antara Tn. Gan Gan Jaya Wibawa (Penggugat) dan PT. Toyota Sastra Finance Service (Tergugat).

Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pengaturan Tindak Pidana Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar